Soal Sabah, Kenapa Malaysia 'Takut' ke Mahkamah Internasional?

Mepu · Post time 2-3-2016 06:46 PM

Melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ), Malaysia berhasil merebut dua pulau, Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia. Pada 17 Desember 2002, 16 dari 17 hakim menyatakan RI kalah. Sengketa yang melibatkan urat syaraf dua negeri berjiran sejak 1997 itu akhirnya berakhir.

Kala itu Malaysia menang berdasarkan pertimbangan efektivitas, bukan historis. Pemerintah Inggris --yang pernah menjajah Malaysia -- telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930 dan operasi mercu suar sejak 1960-an.

Seorang kolumnis Filipina Neal H. Cruz mengatakan, bukti bahwa Sabah "jelas" milik Kesultanan Sulu membuat Malaysia "takut" membawa sengketa itu ke Mahkamah Internasional.

Seperti dimuat situs media Malaysia, The Malaysian Insider, Cruz mengatakan, seharusnya baik pihak Malaysia maupun Filipina "membujuk" para loyalis Sulu keluar dari Sabah. "Lalu memulai negosiasi atau memperkarakan kasus ini ke Mahkamah Internasional," tulis dia.

Namun, apa yang dilakukan Malaysia mempertontonkan bahwa negeri jiran takut mengambil dua opsi itu. "Mengapa Malaysia takut untuk melakukan kedua hal itu? Karena secara historis dan bukti dokumen jelas membuktikan Sabah adalah milik Kesultanan Sulu," tulis Cruz.

Padahal, Cruz mengklaim, Sabah "tak penting" bagi Malaysia. Pemerintahan Federal di Semenanjung Malaysia telah lama mengabaikan wilayah kaya sumberdaya itu.

"Namun Sabah sangat penting bagi rakyat Sulu di Filipina, yang dekat dengan Sabah." Cruz menambahkan, PBB harus turun tangan sebelum lebih banyak orang meninggal dalam bentrokan di Sabah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, meminta kedua pihak agar menghentikan ketegangan dan memulai dialog perdamaian. "Sekjen PBB terus memantau perkembangan konflik ini. Ia meminta agar konflik dihentikan dan berdialog secara damai," kata juru bicara Ban, seperti dilansir situs resmi PBB, Kamis